Beranda » Software dan Website » Solusi » Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah

Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah

SIPKD

Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD) atau dikenal juga sebagai Sistem Informasi Manajemen Keuangan Daerah (SIMKEUDA) mampu menangani proses pengelolaan keuangan daerah, mulai dari penyusunan anggaran, sampai dengan pelaporan keuangan daerah. Sistem ini meliputi proses pengelolaan keuangan daerah di lingkup SKPD maupun SKPKD.

Dasar hukum yang digunakan sebagai landasan dalam pengembangan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah adalah:

  1. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614;
  3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
  4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
  5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

Sistem Informasi Keuangan Daerah terdiri dari beberapa modul yang merupakan satu kesatuan. Modul-modul aplikasi yang ada pada SIKD adalah sebagai berikut:

Modul Penganggaran

  1. Penyusunan RKA-SKPD dan RKA-PPKD
  2.  Penyusunan APBD

Modul Pelaksanaan dan Penatausahaan APBD

  1. Penyusunan DPA-SKPD dan DPA-PPKD
  2. Penerbitan Surat Penyediaan Dana (SPD)
  3. Penerbitan Surat Permintaan Pembayaran (SPP), yang terdiri dari SPP-GU, SPP-TU, SPP-UP, SPP-LS
  4. Penerbitan Surat Perintah Membayar (SPM)

Modul Akuntansi dan Pelaporan

  1. Akuntansi SKPD
  2. Laporan Keuangan SKPD
  3. Laporan Bendahara (BKU, Buku Panjar, Buku Pajak, PFK, SPJ dll)

Modul Perubahan APBD

  1. Penyusunan RKA P-SKPD untuk perubahan APBD
  2. Penyusunan DPPA-SKPD

Fitur Unggulan

  1. Pilihan platform: berbasis desktop dan berbasis web
  2. Output laporan dapat dikonversi ke format DOC, XLS, PDF, JPG maupun HTML
  3. Dapat bekerja pada mode jaringan (online) dan standalone (offline)
  4. Sinkronisasi data secara online dan offline (menggunakan flashdisk)
  5. Terintegrasi dengan Sistem Informasi Eksekutif Daerah
  6. Tidak memerlukan spesifikasi hardware yang tinggi

 

Berita Terbaru

1 January 2012

Peresmian Gedung Baru Global Intermedia.

Read More »

31 August 2011

Selamat Hari Raya Idul Fitri 1432 H.

Read More »

9 July 2011

Kunjungan Kerja Bappeda Kabupaten Tambrauw ke Bappeda Kabupaten Kapuas.

Read More »

bottom